KumpalanNEWS – Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut dinilai menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sukabumi menilai opini WTP tidak hanya menjadi indikator keberhasilan administrasi keuangan, tetapi juga fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Sukabumi mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, keberhasilan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, raihan opini WTP ke-12 ini menjadi capaian yang patut disyukuri bersama. Namun yang lebih penting, bagaimana pengelolaan keuangan yang baik tersebut mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Sendi, Jumat (12/6/2026).
Ia menjelaskan, tata kelola anggaran yang sehat menjadi instrumen penting dalam mendukung percepatan pembangunan kawasan permukiman, peningkatan kualitas lingkungan hunian, serta penyediaan sarana dan prasarana dasar yang layak bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah saat ini tidak hanya diukur dari jumlah program yang dilaksanakan, tetapi juga dari dampak yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap perencanaan dan penggunaan anggaran harus dilakukan secara tepat sasaran, terukur, dan memiliki manfaat jangka panjang.
“Opini WTP harus menjadi energi baru untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program. Kami di Disperkim berkomitmen memastikan setiap kegiatan berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kawasan permukiman di Kabupaten Sukabumi,” katanya.
Di tengah meningkatnya kebutuhan infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan tempat tinggal, sektor perumahan dan kawasan permukiman dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan daya saing wilayah.
Selain berkaitan dengan pembangunan fisik, penataan kawasan permukiman juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, hingga peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.
Sendi menambahkan, penguatan akuntabilitas keuangan menjadi faktor penting agar program pembangunan dapat berjalan berkelanjutan dan mampu menjawab tantangan pertumbuhan wilayah di Kabupaten Sukabumi yang terus berkembang.
Ia menegaskan, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus diikuti dengan budaya kerja yang adaptif, profesional, dan terbuka terhadap evaluasi guna menjaga kepercayaan publik.
“Kepercayaan publik yang terus terbangun harus dijaga melalui kerja nyata. Kami berharap capaian ini menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, pembangunan yang lebih berkualitas, dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” pungkasnya.***
Komentar