KumpalanNEWS – Wakil Bupati Sukabumi Andreas menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menangani persoalan persampahan serta mengantisipasi dampak kemarau panjang. Komitmen tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Permasalahan Persampahan dan Mitigasi Dampak Kemarau Panjang di Aula A.H. Nasution, Lantai 3, Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Andreas yang mewakili Bupati Sukabumi Asep Japar mengikuti rakor yang dipimpin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Forum nasional tersebut membahas penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi persoalan pengelolaan sampah dan potensi dampak kemarau panjang di berbagai daerah.
“Penanganan sampah dan mitigasi kemarau panjang tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat, langkah cepat, dan komitmen bersama agar dampaknya tidak meluas ke sektor lingkungan, kesehatan, hingga ekonomi masyarakat,” ujar Andreas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan informasi yang dikutip dari akun media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Sukabumi, @prokompimsukabumikab, rakor membahas percepatan penanganan persampahan nasional melalui peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di daerah, penguatan edukasi kepada masyarakat, serta optimalisasi kolaborasi lintas sektor.
Forum tersebut juga menyoroti ancaman kemarau panjang yang berpotensi menyebabkan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, gangguan terhadap sektor pertanian, hingga meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Indonesia.
Andreas menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau agar dampaknya dapat diminimalkan sejak dini.
“Kami di daerah akan memperkuat edukasi, meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah, dan memastikan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau agar dampaknya bisa ditekan sedini mungkin,” lanjutnya.
Ia juga menilai pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan lingkungan yang semakin kompleks. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat, terutama dalam aspek pendanaan, penerapan teknologi pengelolaan sampah, serta sistem mitigasi bencana yang berbasis data dan kondisi lapangan.
Melalui rakor tersebut, Kabupaten Sukabumi berkomitmen terus meningkatkan koordinasi antardinas teknis, termasuk sektor perumahan, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup, sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak perubahan iklim ekstrem.***
Komentar