Paripurna DPRD, Bupati Sukabumi: Penyesuaian APBD Pertimbangkan Fiskal Daerah dan Prioritas Pembangunan

KumpalanNEWS — Bupati Sukabumi H Asep Japar menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (7/9/2026).

Dalam penyampaiannya, Asep Japar menegaskan bahwa penyesuaian dalam Perubahan APBD 2026 dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah.

“Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi berbagai potensi pendapatan,” ujar Asep.

Menurutnya, sejumlah langkah telah disiapkan untuk memperkuat penerimaan daerah. Langkah tersebut meliputi pemutakhiran data, penguatan sistem pemungutan dan pengawasan, digitalisasi, optimalisasi aset daerah dan BUMD, serta pengembangan berbagai potensi ekonomi.

“Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan penerimaan tanpa menambah beban masyarakat maupun dunia usaha,” terangnya.

Di sisi lain, penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 turut memengaruhi kemampuan keuangan Kabupaten Sukabumi. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu menyesuaikan kembali sejumlah prioritas pembangunan.

Asep menjelaskan, tidak seluruh usulan pembangunan dapat direalisasikan pada tahun berjalan karena harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.

Meski demikian, belanja daerah tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan, pelayanan publik, serta berbagai prioritas pembangunan.

“Setiap perubahan alokasi anggaran harus memiliki dasar kebijakan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Pemkab Sukabumi juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai langkah antisipasi terhadap bencana alam, kondisi darurat, maupun kebutuhan mendesak masyarakat.

Penggunaan BTT, kata Asep, akan dilakukan melalui mekanisme yang cepat dan tepat dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas.

“Perubahan APBD 2026 bukan sekadar penyesuaian anggaran, tetapi menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja sekaligus mempertajam prioritas pembangunan,” pungkasnya.***