KumpalanNEWS – Anggaran program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang saat ini sekitar Rp1 miliar dinilai perlu ditingkatkan agar pembangunan infrastruktur desa dapat menjangkau lebih banyak kebutuhan masyarakat.
DPRD Kabupaten Sukabumi pun mendorong agar penambahan alokasi anggaran tersebut menjadi bahan pembahasan pemerintah daerah bersama legislatif untuk perencanaan anggaran 2027.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Taopik Guntur Rochmi, menilai TMMD merupakan salah satu upaya strategis untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan, terutama ketika kemampuan keuangan pemerintah daerah maupun pemerintah desa masih terbatas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Taopik, pelaksanaan TMMD ke-130 Tahun 2026 di Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas, menjadi langkah positif karena pembangunan diarahkan ke wilayah yang membutuhkan dukungan infrastruktur.
Ia mengapresiasi keterlibatan TNI dalam membantu pembangunan desa di Kabupaten Sukabumi. Program tersebut dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya di daerah yang masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana.
Taopik menyampaikan apresiasi itu setelah upacara pembukaan TMMD ke-130 di Lapangan Cikole, Selasa (13/10/2026).
Meski demikian, ia menilai alokasi anggaran sekitar Rp1 miliar belum ideal apabila sasaran pembangunan yang harus ditangani mencakup kebutuhan infrastruktur dalam skala luas. Penambahan anggaran dinilai dapat memperluas cakupan pekerjaan sehingga manfaat program lebih optimal.
Ia berharap peningkatan alokasi dana TMMD dapat dibahas dalam penyusunan anggaran Kabupaten Sukabumi untuk 2027. Pembahasan tersebut perlu melibatkan unsur legislatif dan eksekutif agar usulan penambahan anggaran dapat dipertimbangkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Menurut Taopik, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sukabumi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memiliki peran penting dalam membahas kemungkinan peningkatan dukungan anggaran untuk program tersebut.
Politikus Partai Gerindra itu menilai tambahan anggaran dapat membantu menyelesaikan kebutuhan infrastruktur desa secara lebih menyeluruh. Salah satu contohnya adalah pembangunan jalan desa yang membutuhkan penanganan hingga beberapa kilometer.
Dengan dukungan dana yang lebih besar, pekerjaan infrastruktur diharapkan tidak hanya dilakukan secara parsial, tetapi dapat mencakup bagian yang lebih luas dari kebutuhan pembangunan di desa sasaran.
Taopik memperkirakan, apabila kebutuhan pembangunan jalan di suatu desa mencapai empat kilometer, tambahan anggaran berpotensi membantu mengakomodasi sekitar 50 hingga 70 persen dari kebutuhan tersebut. Namun, cakupan pekerjaan tetap bergantung pada perencanaan teknis, jenis pekerjaan, dan besaran anggaran yang tersedia.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI, pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah desa dalam mempercepat pembangunan. Kolaborasi tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk menangani kebutuhan infrastruktur masyarakat ketika sumber pendanaan reguler masih terbatas.
Bagi Taopik, penguatan anggaran TMMD tidak semata-mata bertujuan memperbesar skala kegiatan. Lebih dari itu, dukungan anggaran diharapkan mampu menghasilkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat pedesaan.
Dengan pembahasan anggaran 2027 yang melibatkan legislatif dan eksekutif, usulan peningkatan dana TMMD diharapkan dapat dipertimbangkan secara matang. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pemerataan pembangunan dan meningkatkan akses masyarakat desa terhadap infrastruktur yang memadai.***
Komentar