KumpalanNEWS – Perubahan bentuk badan hukum Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) diharapkan mampu memperkuat pelayanan air bersih sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi.
Harapan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi pada Kamis (1/10/2026), setelah Komisi III DPRD menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri menjadi Perseroda.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Leni Liawati, menjelaskan bahwa perubahan status badan hukum tersebut merupakan langkah penyesuaian kelembagaan badan usaha milik daerah (BUMD) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Leni, perubahan ini tidak sekadar mengganti nomenklatur perusahaan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan profesionalisme pengelolaan, serta memperbaiki tata kelola perusahaan agar lebih transparan dan akuntabel.
Ia menilai usaha penyediaan air minum membutuhkan dukungan modal besar, pengelolaan jangka panjang, dan kemampuan menghadapi berbagai risiko usaha. Karena itu, bentuk Perseroda diharapkan dapat memberikan ruang pengembangan usaha yang lebih sesuai dengan karakteristik sektor tersebut.
Meski demikian, Leni menegaskan bahwa perubahan badan hukum tidak boleh mengesampingkan fungsi pelayanan publik. Keberlanjutan dan keandalan penyediaan air minum bagi masyarakat tetap menjadi bagian penting dari tujuan perubahan status perusahaan.
Saat ini, Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri telah melayani masyarakat di 134 desa yang tersebar di 31 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Cakupan tersebut menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pelayanan perusahaan ke depan.
Perubahan Status Diharapkan Perkuat Keuangan Daerah
Selain meningkatkan kualitas layanan air minum, perubahan bentuk badan hukum tersebut diharapkan memperbesar kemampuan perusahaan dalam menghimpun modal dan mengembangkan kegiatan usaha secara profesional.
Dalam laporan pembahasan Raperda, DPRD juga menyoroti pentingnya mengurangi ketergantungan pembiayaan pelayanan air minum terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Leni menyampaikan bahwa pengelolaan perusahaan yang lebih kuat diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih optimal terhadap PAD Kabupaten Sukabumi.
Namun, pencapaian tujuan tersebut tetap perlu berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan air minum yang berkelanjutan.
Aset, Modal, dan Operasional Perusahaan Diatur
Dalam Raperda yang dibahas, perubahan bentuk badan hukum mencakup pengalihan seluruh kekayaan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban, sarana dan prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, perjanjian dengan pihak lain, serta izin operasional dari Perumda kepada Perseroda.
Penyertaan modal daerah yang sebelumnya telah diberikan kepada Perumda juga akan dicatat sebagai setoran modal pada Perseroda.
Sementara itu, apabila masih terdapat kewajiban penyertaan modal daerah yang belum direalisasikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2023, pemerintah daerah wajib memenuhi kewajiban tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah melalui penganggaran dalam APBD.
Ketentuan ini menjadi bagian dari pengaturan transisi agar perubahan bentuk badan hukum dapat dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keuangan dan keberlangsungan operasional perusahaan.
Hak Pegawai dan Pengawasan Tetap Diperhatikan
DPRD Kabupaten Sukabumi turut menegaskan bahwa perubahan status badan hukum tidak boleh mengurangi hak pegawai yang telah diperoleh sebelumnya.
Pengalihan status kepegawaian tidak menghapus masa kerja maupun hak dan kewajiban pegawai yang berlaku sebelum perubahan bentuk badan hukum dilakukan.
Selain itu, Raperda tersebut mengatur mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.
Pengaturan tersebut diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan perusahaan sekaligus memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Komisi III Rekomendasikan Raperda Ditetapkan
Leni menjelaskan bahwa Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi telah melakukan pengkajian dan pembahasan Raperda bersama pemerintah daerah, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, serta Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri.
Setelah melalui pembahasan bersama, Komisi III menyepakati hasil pembahasan dan merekomendasikan Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah definitif.
DPRD berharap perubahan bentuk badan hukum ini dapat menjawab berbagai tantangan pengelolaan perusahaan, memperkuat pelayanan air minum kepada masyarakat, serta meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD Kabupaten Sukabumi.***
Komentar