KumpalanNEWS – Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama jajaran TNI dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Rencana Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Tahun Anggaran 2026.
Rakor tersebut berlangsung di Ruang Data Makodim 0622/Kabupaten Sukabumi, Kamis (17/9/2026), dan diikuti Wakil Bupati Sukabumi H Andreas bersama unsur Forkopimda.
Dalam rakor, Paban V/Wilhanrat Sterad Kolonel Inf Denny Noviandi menjelaskan, pelaksanaan TMMD ke-130 akan berlangsung selama 30 hari, mulai 13 Oktober hingga 11 November 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di 51 kabupaten/kota di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“TMMD ke-130 Tahun Anggaran 2026 akan digelar di 51 wilayah Kodim Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan sebaran Dansatgas,” ujarnya.
Untuk wilayah Kabupaten Sukabumi, kegiatan TMMD ke-130 dipusatkan di Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas. Sejumlah sasaran fisik telah disiapkan, termasuk peningkatan jalan sepanjang sekitar 2 kilometer dengan lebar 2,5 meter, pembangunan rumah tidak layak huni, serta fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.
Wakil Bupati Sukabumi H Andreas menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi siap mendukung pelaksanaan TMMD. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Insya Allah Pemerintah Kabupaten Sukabumi selalu support dan mendukung kegiatan TMMD ini setiap tahunnya,” kata Andreas.
Selain sasaran fisik, TMMD ke-130 juga akan diisi berbagai kegiatan nonfisik. Program tersebut meliputi wawasan kebangsaan, pelayanan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, hingga program unggulan TNI AD berupa penyediaan air bersih.
Khusus di Kecamatan Ciemas, sejumlah titik sumur bor juga disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Andreas menjelaskan, penetapan Desa Mekarjaya sebagai lokasi pelaksanaan TMMD dilakukan berdasarkan hasil survei dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan jajaran TNI.
“Wilayah tersebut dipilih karena membutuhkan percepatan penanganan pembangunan dan pelayanan dasar,” pungkasnya.***
Komentar