kumpalanNEWS – Fakta yang diungkap Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, bahwa sekitar 56 persen siswa datang ke sekolah dalam kondisi lapar menjadi sorotan utama dalam diskusi publik mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan kuat mengapa MBG dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan.
Pernyataan itu disampaikan Qodari saat berdiskusi dengan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Fathimah Azzahra, dalam forum bertajuk Dua Sisi yang digelar pada Jumat, 17 Juli 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam forum tersebut, Fathimah mempertanyakan penggunaan anggaran negara untuk program MBG. Menurutnya, anggaran yang digunakan seharusnya dapat lebih diprioritaskan untuk mendukung sektor pendidikan karena masih berasal dari pos yang berkaitan dengan pendidikan.
Menanggapi pandangan tersebut, Qodari menjelaskan bahwa persoalan gizi dan pendidikan tidak dapat dipisahkan. Ia menilai siswa yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan akan kesulitan berkonsentrasi saat mengikuti pelajaran.
“Kalau dia lapar enggak bisa belajar dengan baik, enggak dengerin guru walaupun seberapapun materi yang diberikan oleh guru bagus,” kata Muhammad Qodari.
Ia menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian yang melekat dalam upaya meningkatkan kualitas proses belajar di sekolah.
Selain itu, Qodari mengingatkan bahwa pemerintah juga memiliki berbagai program lain yang secara khusus mendukung pendidikan, salah satunya Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ia menjelaskan bahwa program tersebut memiliki anggaran sekitar Rp15 triliun per tahun untuk membantu lebih dari satu juta mahasiswa.
Menurutnya, MBG dan KIP memiliki tujuan berbeda sehingga tidak tepat jika keduanya diposisikan sebagai program yang saling menggantikan.
Perdebatan kemudian berlanjut ketika dibahas persoalan calon mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri namun terkendala biaya pendidikan. Qodari meminta agar kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk MBG, disampaikan berdasarkan data yang terukur.
Ia mempertanyakan apakah terdapat data mengenai jumlah mahasiswa yang gagal mendaftar ulang akibat keterbatasan biaya, khususnya di Universitas Indonesia. Menurutnya, kritik akan lebih efektif apabila didukung fakta yang jelas sehingga dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan.
Menanggapi hal tersebut, Fathimah menegaskan bahwa mahasiswa tidak hanya berpatokan pada data statistik, tetapi juga melihat langsung realitas yang terjadi di masyarakat.
“Kami melihat realitanya. Kita tidak seperti orang-orang yang mungkin punya segudang data-data akan dikeluarkan untuk men-justify pemerintah yang tidak pernah lihat realitanya,” ujar Fathimah Azzahra.
Ia menambahkan bahwa di Universitas Indonesia terdapat sistem dukungan dari para alumni sehingga mahasiswa yang mengalami kesulitan biaya tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus putus kuliah. Menurutnya, bantuan tersebut lebih banyak berasal dari jaringan alumni dibandingkan intervensi pemerintah.
Diskusi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan kalangan mahasiswa terkait prioritas anggaran pendidikan serta efektivitas Program Makan Bergizi Gratis dalam mendukung kualitas pendidikan nasional.***
Komentar