Megawati Belum Tentukan Jadwal Kongres, Ada Hubungannya dengan Kasus Hasto?

- Admin

Sabtu, 17 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ganjar: Penundaan kongres tak terkait kasus Hasto. | Instagram/ganjar_pranowo

i

Ganjar: Penundaan kongres tak terkait kasus Hasto. | Instagram/ganjar_pranowo

KumpalanNEWS – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, membantah isu yang mengaitkan penundaan Kongres PDI-P dengan penangkapan Sekjen partai, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto ditangkap dalam penyidikan kasus pergantian antar waktu (PAW) Harun Masiku sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024.

“Enggak, itu tidak ada hubungannya juga,” ujar Ganjar saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (16/5/2025). Ia menegaskan bahwa persoalan hukum yang menjerat Hasto tidak berkaitan dengan agenda internal partai.

Ganjar menyampaikan bahwa keputusan waktu pelaksanaan kongres sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri. “Nanti akan ditentukan sendiri oleh Ketua Umum,” lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P, Djarot Saiful Hidayat, menyebut bahwa kongres hanya akan berisi agenda pengukuhan kembali Megawati sebagai ketua umum partai.

“PDI-P solid. Sangat solid. Tinggal pengukuhan Ibu jadi ketua umum,” tegasnya saat diwawancarai di Grand Sahid Jaya, Kamis (8/5/2025).

Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Utut Adianto. Ia memperkirakan kongres tidak akan digelar dalam waktu dekat. “Kalau Juni, dugaan saya belum,” ujarnya di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).

Utut menambahkan bahwa waktu pelaksanaan kongres tetap menjadi hak prerogatif Megawati. Ia menyatakan bahwa mayoritas kader masih menginginkan Megawati melanjutkan kepemimpinannya, tetapi semuanya bergantung pada keputusan pribadi sang ketua umum.***

Follow WhatsApp Channel kumpalan.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemkab dan DPRD Sukabumi Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo
Dibela Pelaku Wisata, Dedi Mulyadi Kukuh Larang Study Tour demi Orang Tua Siswa
Protes Anies atas Vonis Tom Lembong: Fakta di Sidang Diabaikan, Hukum Dipertanyakan
Imbas Inpres DTSEN, Kemensos Alihkan Bansos ke Warga yang Lebih Layak
Pemkab Sukabumi dan Bea Cukai Kolaborasi Tindak Rokok Ilegal, Dorong Penerimaan Pajak Daerah
Geopark Ciletuh Mendunia: Evaluator Tiongkok dan Slovenia Apresiasi Kinerja Sukabumi
Menteri P2MI Jelaskan Dua Tugas Utama: Lindungi TKI dan Buka Peluang Kerja Global
Jokowi Klarifikasi Soal Kondisi Wajah: Bukan Sakit Serius, Hanya Alergi Cuaca

Berita Terkait

Jumat, 15 Agustus 2025 - 17:05 WIB

Pemkab dan DPRD Sukabumi Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo

Selasa, 22 Juli 2025 - 17:26 WIB

Dibela Pelaku Wisata, Dedi Mulyadi Kukuh Larang Study Tour demi Orang Tua Siswa

Sabtu, 19 Juli 2025 - 17:47 WIB

Protes Anies atas Vonis Tom Lembong: Fakta di Sidang Diabaikan, Hukum Dipertanyakan

Kamis, 17 Juli 2025 - 19:32 WIB

Imbas Inpres DTSEN, Kemensos Alihkan Bansos ke Warga yang Lebih Layak

Rabu, 2 Juli 2025 - 18:56 WIB

Pemkab Sukabumi dan Bea Cukai Kolaborasi Tindak Rokok Ilegal, Dorong Penerimaan Pajak Daerah

Berita Terbaru

Pemerintahan

Pemkab Sukabumi Gelar Taptu dan Pawai Obor Sambut HUT ke-80 RI

Sabtu, 16 Agu 2025 - 23:31 WIB

DPRD dan Pemkab Sukabumi sepakati perubahan APBD 2025 demi percepatan pembangunan.

Pemerintahan

DPRD dan Pemkab Sukabumi Ketok Palu Perubahan APBD 2025

Kamis, 14 Agu 2025 - 17:29 WIB

error: Content is protected !!