KumpalanNEWS – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Sukabumi meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Anggaran daerah diharapkan tidak hanya terserap sesuai perencanaan, tetapi juga menghasilkan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga, memperkuat UMKM, dan memperbaiki pelayanan publik.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PPP, Andri Hidayana, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi pada Kamis (1/10/2026). Masukan itu menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027.
Andri menilai arah pembangunan daerah perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran yang mampu memperkuat ekonomi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan fokus pembangunan Kabupaten Sukabumi pada penyiapan ekosistem pendukung agroindustri dan pariwisata.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pengembangan kedua sektor tersebut memerlukan dukungan yang menyeluruh agar manfaat ekonominya dapat dirasakan oleh masyarakat, termasuk petani, pelaku UMKM, koperasi, dan warga di sekitar destinasi wisata.
Agroindustri dan Pariwisata Perlu Dukungan Menyeluruh
Fraksi PPP menilai pengembangan agroindustri tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan produksi pertanian. Pemerintah daerah perlu memperkuat rantai usaha, mulai dari pengolahan hasil panen, pengemasan, standardisasi produk, pembiayaan, hingga pemasaran.
Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian sehingga petani tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah.
Di sektor pariwisata, pengembangan destinasi juga perlu disertai peningkatan konektivitas jalan, transportasi, sanitasi, kebersihan, keamanan, dan jaringan komunikasi. Keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi faktor penting agar pertumbuhan kunjungan wisata turut mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.
Dengan dukungan tersebut, warga di kawasan pertanian dan destinasi wisata diharapkan dapat berperan sebagai pelaku ekonomi yang memperoleh manfaat langsung dari pembangunan daerah.
Infrastruktur Desa dan Jalan Usaha Tani Jadi Sorotan
Selain penguatan sektor ekonomi, Fraksi PPP meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani, dan jalan setapak.
Andri menilai infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat. Akses jalan yang memadai dapat memperlancar mobilitas warga menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, lahan pertanian, tempat ibadah, dan pusat kegiatan ekonomi.
Karena itu, penentuan prioritas pembangunan infrastruktur perlu mempertimbangkan tingkat kerusakan, jumlah masyarakat yang dilayani, fungsi ekonomi dan sosial, serta urgensi pemenuhan kebutuhan dasar.
Fraksi PPP berpandangan bahwa keberhasilan pembangunan jalan tidak semata-mata ditentukan oleh panjang ruas yang dibangun, tetapi juga oleh manfaatnya bagi mobilitas dan kesejahteraan warga.
Bantuan Keuangan Desa dan UMKM Perlu Tepat Sasaran
Perhatian berikutnya diarahkan pada Bantuan Keuangan Desa. Fraksi PPP mendorong agar dukungan anggaran bagi desa dimanfaatkan untuk program yang memberikan manfaat berkelanjutan, seperti pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ketahanan pangan, pengembangan UMKM, pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta peningkatan pelayanan sosial.
Andri menekankan pentingnya pengelolaan bantuan keuangan desa yang tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, desa memiliki peran strategis dalam pelayanan masyarakat sehingga dukungan fiskal perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah.
Sarana Keagamaan dan Pendidikan Perlu Diperhatikan
Fraksi PPP juga meminta agar kebutuhan sarana keagamaan menjadi bagian dari perhatian dalam penyusunan APBD 2027. Fasilitas yang dimaksud meliputi masjid, musala, madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan.
Andri menilai fasilitas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bangunan fisik, tetapi juga mendukung pendidikan, pembinaan generasi muda, serta penguatan kehidupan sosial masyarakat.
Oleh karena itu, dukungan terhadap sarana keagamaan diharapkan dapat diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
Keberhasilan APBD Harus Diukur dari Hasil Pembangunan
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PPP menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak cukup dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran. Pemerintah daerah juga perlu mengukur hasil pelaksanaan program melalui indikator yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi.
Indikator tersebut antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, terbukanya akses ekonomi, membaiknya infrastruktur, serta meningkatnya manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Pandangan Fraksi PPP ini menjadi bagian dari proses pembahasan Raperda APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 bersama pemerintah daerah. Sebelumnya, DPRD telah menerima Nota Pengantar Raperda APBD 2027 yang mengarahkan pembangunan pada penguatan ekosistem agroindustri dan pariwisata.
Fraksi PPP berharap arah kebijakan anggaran tersebut tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan ekonomi, pemberdayaan desa, peningkatan pelayanan dasar, dan kesejahteraan warga dapat berjalan beriringan.***
Komentar