KumpalanNEWS – Warga Kabupaten Sukabumi yang memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan nonaktif berpotensi menghadapi kendala saat hendak berobat gratis menyusul belum tersedianya petunjuk teknis (juknis) di sejumlah rumah sakit strategis. Kondisi ini menjadi sorotan DPRD Kabupaten Sukabumi di tengah menurunnya dukungan anggaran provinsi untuk sektor kesehatan.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, mengungkapkan persoalan tersebut dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Ia menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengenai akses layanan kesehatan bagi warga dengan BPJS Kesehatan nonaktif dapat menjadi solusi bagi masyarakat kurang mampu, asalkan pelaksanaannya jelas dan dapat diakses di lapangan.
Yudha menyampaikan bahwa DPRD menyambut positif kebijakan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa ketiadaan juknis di sejumlah fasilitas kesehatan berpotensi menghambat pelaksanaan program.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Yudha, hasil komunikasi dengan pihak rumah sakit menunjukkan bahwa kesiapan layanan bagi peserta BPJS Kesehatan nonaktif di Kabupaten Sukabumi belum merata. Berdasarkan informasi yang diterima DPRD, rumah sakit di wilayah Surade yang berada di bawah pengelolaan pemerintah provinsi telah memiliki skema pelayanan tersebut.
Sementara itu, petunjuk teknis untuk sejumlah rumah sakit strategis di Sukabumi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah disebut belum tersedia.
Yudha menilai kondisi tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar kebijakan pemerintah provinsi tidak menimbulkan persoalan baru bagi pemerintah kabupaten maupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan berobat gratis bagi warga dengan BPJS Kesehatan nonaktif hanya akan memberikan manfaat apabila mekanisme pelayanannya benar-benar dapat diterapkan. Tanpa kejelasan aturan pelaksanaan, masyarakat berisiko mengalami kebingungan ketika mendatangi rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
Selain persoalan juknis, DPRD Kabupaten Sukabumi juga menyoroti kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Yudha mengungkapkan bahwa bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk sektor kesehatan yang biasanya berada di kisaran Rp76 miliar disebut mengalami penurunan. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap harus memenuhi kebutuhan pembiayaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, kondisi tersebut menempatkan pemerintah daerah dalam situasi yang tidak mudah. Pemerintah harus memastikan masyarakat yang kesulitan membayar biaya pengobatan tetap memperoleh akses layanan kesehatan, sementara dukungan anggaran berkurang dan mekanisme alternatif bagi peserta BPJS nonaktif belum sepenuhnya jelas.
Yudha menilai diperlukan kejelasan mengenai pembagian tanggung jawab antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten agar kebutuhan masyarakat tetap dapat diakomodasi.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan skema pelayanan kesehatan bagi warga yang kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif, termasuk akibat tunggakan iuran. Dalam skema tersebut, warga dapat mengakses rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah dengan ketentuan pelayanan rawat inap kelas III serta mengikuti mekanisme program yang berlaku.
Kebijakan itu diharapkan menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan pengobatan tetapi terkendala status kepesertaan BPJS Kesehatan. Meski demikian, penerapannya di setiap daerah membutuhkan kesiapan fasilitas kesehatan dan kejelasan prosedur pelayanan.
DPRD Kabupaten Sukabumi berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menerbitkan atau memperjelas petunjuk teknis program tersebut. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan rumah sakit terkait juga dinilai penting agar pelaksanaan kebijakan berjalan selaras.
Kepastian mengenai rumah sakit yang dapat melayani pasien, persyaratan administrasi, mekanisme pembiayaan, serta pihak yang bertanggung jawab atas biaya pengobatan menjadi sejumlah hal yang perlu diperjelas.
Bagi masyarakat kurang mampu, kejelasan tersebut sangat penting agar mereka tidak menghadapi ketidakpastian ketika membutuhkan perawatan medis. DPRD berharap kebijakan berobat gratis bagi warga dengan BPJS Kesehatan nonaktif dapat dilaksanakan secara efektif sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Kabupaten Sukabumi.***
Komentar