Prabowo Instruksikan Desa Pasok Kebutuhan MBG, BUMDes dan UMKM Jadi Prioritas

KumpalanNEWS – Pemerintah menegaskan pentingnya peran desa dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sejak 6 Januari 2025.

Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa-desa menjadi pemasok utama kebutuhan pangan dalam program ini, guna mendukung kemandirian dan pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria, usai menghadiri pembukaan HUT ke-17 Silaturahmi Nasional Gema Desa di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (1/2/2025).

“Pak Prabowo minta agar seluruh kebutuhan MBG dipasok dari desa-desa,” ujar Ahmad Riza.

Dengan instruksi tersebut, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan aktif dalam pemenuhan kebutuhan program MBG.

Ia juga menegaskan bahwa UMKM dan koperasi menjadi prioritas dalam program ini, sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Gizi Nasional.

“Harapannya, desa bisa lebih aktif seperti yang disampaikan Presiden,” imbuhnya.

Dampak Ekonomi: Perputaran Uang Desa Bisa Naik 4-7 Kali Lipat

Keikutsertaan desa dalam program MBG tidak hanya bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga diproyeksikan berdampak signifikan terhadap ekonomi pedesaan.

Ahmad Riza memperkirakan bahwa perputaran uang di desa dapat meningkat hingga 4–7 kali lipat seiring dengan keterlibatan BUMDes dan usaha lokal.

“Harapannya, seluruh desa siap menyambut program ini, sehingga desa menjadi subyek pembangunan,” jelasnya.

Peningkatan perputaran uang ini diharapkan akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat desa dan mempercepat pengentasan desa tertinggal di Indonesia.

Regulasi dan Pembentukan Desa Tematik

Lebih lanjut, Ahmad Riza mengungkapkan bahwa keterlibatan desa dalam ketahanan pangan sudah memiliki dasar hukum yang jelas.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2023, yang mengamanatkan alokasi minimal 20 persen dana desa untuk mendukung ketahanan pangan dan swasembada.

Sebagai upaya mendukung keberlanjutan program MBG, pemerintah juga berencana membentuk desa tematik yang fokus pada produksi pangan sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

“Misalnya kampung cabai, kampung ikan gabus, dan lainnya. Semua desa harus mengembangkan potensinya sendiri, bahkan hingga ke tahap ekspor,” kata Ahmad Riza.

Dengan adanya keterlibatan aktif desa dalam program ini, diharapkan jumlah desa tertinggal dapat berkurang secara signifikan dalam lima tahun ke depan, dan lebih banyak desa berkembang yang bisa mencapai status desa mandiri.

Menu MBG Disesuaikan dengan Potensi Lokal

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa program MBG juga menjadi kesempatan untuk mengangkat potensi pangan lokal di berbagai daerah.

Ia mencontohkan bahwa di beberapa daerah yang terbiasa mengonsumsi serangga seperti belalang dan ulat sagu, bahan pangan tersebut bisa menjadi sumber protein dalam program MBG.

“Kalau ada daerah tertentu yang terbiasa makan belalang atau ulat sagu, bisa saja masuk dalam menu di sana,” ujar Dadan dalam acara Rapimnas Pira Gerindra di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Namun, ia menegaskan bahwa contoh tersebut bukan standar menu nasional, melainkan pendekatan berbasis potensi pangan lokal.

“Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas. Standar kami bukan menu nasional, tetapi komposisi gizi yang disesuaikan dengan sumber daya lokal,” jelasnya.***