Pendidikan Dapat 31,16 Persen Anggaran, Ini Arah Kebijakan APBD Sukabumi 2027

KumpalanNEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi mengalokasikan 31,16 persen belanja daerah untuk sektor pendidikan dan 18,95 persen untuk kesehatan dalam arah kebijakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027. Selain memperkuat pelayanan dasar, pemerintah daerah juga menyiapkan optimalisasi pendapatan melalui digitalisasi pajak dan retribusi serta pengembangan potensi sejumlah sektor unggulan.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi dalam rapat paripurna di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (2/10/2026).

Wakil Bupati Sukabumi Andreas, yang membacakan jawaban Bupati Sukabumi Asep Japar, memastikan seluruh masukan fraksi akan menjadi bahan pembahasan lanjutan bersama komisi-komisi DPRD dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Menurut Andreas, pembahasan secara terperinci diperlukan agar kebijakan anggaran yang disusun dapat memberikan manfaat nyata dan dirasakan masyarakat Kabupaten Sukabumi secara merata.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menindaklanjuti berbagai masukan tersebut.

Andreas menambahkan, pimpinan OPD atau kepala dinas terkait akan diminta hadir dalam pembahasan bersama DPRD. Koordinasi kehadiran pejabat tersebut dapat dilakukan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi.

Pembahasan APBD 2027 Dimulai 5 Oktober

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali menyampaikan bahwa jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi akan ditindaklanjuti secara menyeluruh dalam rapat pembahasan berikutnya bersama komisi dan mitra kerja terkait.

Ia memastikan pembahasan Raperda APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 dijadwalkan mulai Senin (5/10/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Budi Azhar Mutawali dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, para camat, serta undangan lainnya.

Pendapatan Daerah Dioptimalkan Tanpa Membebani Masyarakat Kecil

Dalam jawaban pemerintah daerah, Pemkab Sukabumi memaparkan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Upaya tersebut mencakup digitalisasi pajak dan retribusi, pemutakhiran data wajib pajak, serta penagihan piutang.

Pemerintah daerah juga berencana mengembangkan potensi pendapatan dari sektor pariwisata, pertambangan, perikanan, dan properti.

Optimalisasi pendapatan tersebut tetap diarahkan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak membebani kelompok masyarakat kecil.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah agar pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan secara berkelanjutan.

Infrastruktur hingga Pertanian Masuk Prioritas

Selain pendidikan dan kesehatan, kebijakan APBD Kabupaten Sukabumi 2027 juga diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis.

Program yang menjadi perhatian meliputi pembangunan dan peningkatan ruas jalan, perbaikan irigasi, penyediaan air minum, peningkatan sanitasi, serta pembukaan akses menuju kawasan wisata.

Pemkab Sukabumi turut mengarahkan kebijakan anggaran untuk memperkuat sektor pertanian dan agroindustri, ketahanan pangan, pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta koperasi.

Percepatan penurunan angka stunting juga menjadi bagian dari sasaran pembangunan yang didukung melalui kebijakan anggaran tersebut.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan belanja. Setiap program harus memiliki target dan hasil yang terukur serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dengan dimulainya pembahasan bersama DPRD dan OPD terkait, berbagai masukan dari tujuh fraksi diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan Raperda APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 sebelum memasuki tahapan selanjutnya.***