KumpalanNEWS – Kebijakan kontroversial yang diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait pengiriman siswa yang tergolong ‘nakal’ ke barak militer TNI, menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).
Dedi menyampaikan kebijakan tersebut melalui akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71 pada Kamis, 1 Mei 2025. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah siswa dari Kabupaten Purwakarta telah mulai mengikuti program pendidikan selama enam bulan di barak militer, dengan persetujuan dari orang tua mereka.
Namun, langkah tersebut mendapat kritik dari Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim. Dalam program Dua Sisi TVOne yang tayang pada hari yang sama, Salim mempertanyakan arah kebijakan tersebut.
“Konsepnya belum jelas, apakah ini militerisasi, pembinaan bela negara, atau hanya sekadar pelatihan,” ujar Salim.
Ia juga menilai bahwa jika program ini hanya berbentuk pelatihan seperti LDKS (Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa), maka hal tersebut bukanlah hal baru. “Saya dulu sering ikut LDKS. Itu program yang tidak sampai enam bulan dan sudah umum di SMA atau SMP,” jelasnya.
Lebih lanjut, Salim menekankan kekhawatiran terhadap keberlangsungan kurikulum pendidikan para siswa yang mengikuti program ini. “Kalau sampai enam bulan, bagaimana nasib kurikulumnya? Ini yang belum ada kejelasan,” tegasnya.
Kebijakan ini pun kini menjadi perbincangan publik, dengan sejumlah pihak meminta klarifikasi dan evaluasi mendalam terhadap dampaknya terhadap pendidikan formal siswa.***
