KumpalanNEWS – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, disebut membuka ruang untuk menjalin kerja sama politik dengan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P, Ahmad Basarah, saat ditemui di Pendopo Hadi Negoro, Blitar, Jawa Timur, pada Jumat, 4 April 2025.
Menurut Basarah, kemungkinan kerja sama ini akan ditentukan langsung oleh Megawati, termasuk formatnya. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut mencerminkan semangat gotong royong sebagaimana nilai-nilai dalam Pancasila.
“Dalam konteks pemerintahan Prabowo ini, PDI Perjuangan ingin bergotong royong menyukseskan pembangunan nasional,” ujarnya.
Meski terbuka untuk bekerja sama, Basarah menekankan bahwa hal itu tidak serta merta berarti bergabung dalam koalisi pemerintahan secara formal. Ia menyebut banyak bentuk kerja sama lain yang bisa dilakukan demi menjaga kepentingan bangsa.
“Ada banyak hal yang bisa dikerjasamakan dalam konteks menjaga keselamatan bangsa, kepentingan rakyat, dan kepentingan nasional,” tegasnya.
Menanggapi kekhawatiran soal ketiadaan oposisi jika PDIP masuk dalam pemerintahan, Basarah menyatakan bahwa partainya tidak menggunakan konsep oposisi atau koalisi secara kaku.
Dalam sistem presidensial Indonesia, partai tetap bisa menjalankan fungsi pengawasan melalui kadernya di parlemen.
“Di sana diatur hak-hak parpol di parlemen, seperti menyetujui atau menolak RAPBN, membuat undang-undang bersama pemerintah, dan melakukan pengawasan,” jelasnya.
Terkait kemungkinan PDI-P menempatkan kader di kabinet Prabowo-Gibran, Basarah menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan penuh Ketua Umum Megawati. Ia meyakini komunikasi antara Megawati dan Prabowo tetap terjalin dengan baik.
“Pada intinya, apa pun pola hubungan antara PDI-P dan pemerintahan Prabowo, di atas semua itu hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega sangat baik,” pungkasnya.***
