KumpalanNEWS – Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk asal Indonesia mulai Rabu (3/4/2025) menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri.
Kebijakan ini diperkirakan berdampak besar pada sektor otomotif, elektronik, serta industri padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat memicu resesi pada kuartal IV 2025 serta berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.
Namun, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi tantangan ini.
Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno, mengungkapkan bahwa ada tiga langkah utama yang disiapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi:
1. Ekspansi Pasar dengan BRICS
Prabowo telah membawa Indonesia bergabung dengan BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Keanggotaan ini membuka peluang ekspor ke pasar non-tradisional dan mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat.
Perjanjian dagang multilateral dengan negara-negara BRICS diharapkan dapat menjadi solusi atas dampak proteksionisme AS.
2. Percepatan Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA)
Indonesia terus mendorong hilirisasi sektor pertambangan agar tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk bernilai tambah.
Kebijakan hilirisasi nikel sebelumnya telah meningkatkan nilai ekspor dari USD 3,7 miliar pada 2014 menjadi USD 34,3 miliar pada 2022. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
3. Pembentukan BPI Danantara
Prabowo meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mendanai hilirisasi sektor strategis, seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Dengan adanya Danantara, industri dalam negeri dapat lebih mandiri dan berdaya saing tinggi.
Selain strategi perdagangan global, Prabowo juga berfokus pada penguatan konsumsi dalam negeri. Beberapa program utama yang diluncurkan adalah:
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Ditargetkan menjangkau 82 juta penerima manfaat pada akhir 2025, guna meningkatkan daya beli masyarakat dan menopang industri dalam negeri.
Pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
Langkah ini bertujuan memperkuat ekonomi pedesaan, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan perputaran uang di daerah.
Dengan strategi ini, Prabowo berupaya menjadikan ekonomi Indonesia lebih tahan terhadap tekanan eksternal, termasuk kebijakan tarif proteksionisme AS.
Dunia kini menanti, apakah langkah-langkah ini cukup efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah dinamika perdagangan global.***
