KumpalanNEWS – Gelombang demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ digelar oleh mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di berbagai daerah, termasuk di Kota Bandung, Jawa Barat.
Aksi ini menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berpotensi mengancam kualitas pendidikan nasional.
Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung Raya berkumpul di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Senin (17/2/2025), menyuarakan tuntutan mereka.
Massa aksi menggelar orasi, membentangkan poster, hingga membakar ban sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada pendidikan.
Desakan Mahasiswa: Revisi Efisiensi Anggaran Pendidikan
Dalam aksi tersebut, Plt. Ketua BEM Kema Unpad, Rhido Anwari Aripin, menyampaikan bahwa mahasiswa menuntut pemerintah untuk segera merevisi kebijakan efisiensi anggaran, khususnya yang berdampak pada pendidikan tinggi.
“Naikkan anggaran pendidikan, terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan beasiswa. Perluas akses pendidikan tinggi bagi anak kelas buruh dan kaum tani yang terhalang biaya mahal,” ujar Rhido dalam orasinya.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pembukaan ruang demokrasi yang lebih luas, serta penyelesaian kasus kekerasan seksual di lingkungan akademik.
Istana: Beasiswa dan Biaya Operasional Tak Akan Dikurangi
Merespons aksi mahasiswa, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak akan mengurangi anggaran beasiswa maupun biaya operasional perguruan tinggi.
“Presiden menekankan bahwa KIP Kuliah, beasiswa, dan biaya operasional perguruan tinggi tidak boleh dikurangi,” ujar Hasan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Namun, hingga saat ini, belum ada informasi mengenai kemungkinan pertemuan antara perwakilan mahasiswa dengan pemerintah terkait tuntutan yang diajukan dalam aksi ‘Indonesia Gelap’.
Mensesneg: Jangan Bawa Narasi yang Tidak Benar
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta mahasiswa untuk tidak menyebarkan narasi yang dianggap menyesatkan. Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak serta-merta menghambat sektor pendidikan.
“Kami menghormati kebebasan berekspresi, tetapi jangan membelokkan fakta. Tidak ada yang namanya ‘Indonesia Gelap’,” ujar Prasetyo.
Lebih lanjut, ia meminta masyarakat memahami bahwa pemerintahan Prabowo masih dalam tahap awal dan terus mencari solusi terbaik bagi semua pihak.
Aksi ‘Indonesia Gelap’ ini menunjukkan besarnya perhatian mahasiswa terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia. Namun, apakah tuntutan mereka akan dipenuhi atau tidak, masih menjadi pertanyaan besar.***
