KumpalanNEWS – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak akan menghambat pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
“Efisiensi anggaran tidak berpengaruh, pembangunan Kota Nusantara terus lanjut masuk tahap dua 2025-2028,” ujar Basuki di Sepaku, Penajam Paser Utara, Sabtu (15/2), dikutip dari Antara.
Pembangunan Tahap Kedua IKN Dimulai April 2025
Basuki menjelaskan bahwa pembangunan tahap kedua IKN akan dimulai pada April 2025. Tahap ini mencakup pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif sebagai langkah mewujudkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028. Selain itu, perkantoran perbankan dan proyek investasi lainnya juga akan mulai dibangun.
“OIKN sudah rencanakan pembangunan infrastruktur di kawasan investasi agar segera dibangun,” jelasnya.
Saat ini, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jaringan air minum, serta sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) dan multi-utility tunnel (MUT) masih dalam proses pelelangan. Basuki menargetkan pengerjaan fisik akan dimulai setelah Hari Raya Idulfitri dan selesai pada 2026.
“Paling lambat setelah hari raya, target selesai 2026. Tahun itu sudah terlihat perubahan, ada gedung dan kawasan baru,” tambahnya.
Ia juga memastikan bahwa seluruh pegawai OIKN akan mulai berkantor di Nusantara secara penuh pada Maret 2025.
Kebijakan Efisiensi Anggaran
Pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Dalam kebijakan ini, Presiden Prabowo menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Penghematan tersebut terdiri dari Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) serta Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.
Jokowi: Pembangunan IKN Butuh Waktu
Menanggapi spekulasi bahwa proyek IKN berisiko mangkrak, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pembangunan ini merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan perencanaan matang.
“Ini ibu kota yang dipindah. Pindah rumah saja ruwetnya seperti itu, apalagi mempersiapkan perpindahan ibu kota, kesiapannya harus sempurna betul,” kata Jokowi dalam wawancara dengan Najwa Shihab di Solo, Jawa Tengah, Kamis (13/2), dikutip dari kanal YouTube Najwa Shihab.
Jokowi mengakui bahwa alokasi anggaran pembangunan IKN turut terpengaruh oleh prioritas lain, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski demikian, ia memastikan bahwa proyek ini tetap berjalan dan diperkirakan akan rampung dalam 10 hingga 20 tahun.
Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang selama ini berpusat di Pulau Jawa.
“56 persen penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa, sehingga magnetnya semua di Jawa. Saya kira daya dukung Pulau Jawa, jika terus dilanjutkan, tidak akan mampu,” jelasnya.
Jokowi juga menegaskan bahwa konsep IKN dirancang untuk memisahkan ibu kota politik dari pusat ekonomi, sebagaimana Washington D.C. dan New York di Amerika Serikat.***
