KumpalanNEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menyoroti penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.
Isu ini mencuat dalam rapat pembahasan antara Komisi III DPRD dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi, Selasa (7/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, DPRD menilai kondisi ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, Leni Liawati, menegaskan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
“Kalau kita masih terlalu mengandalkan transfer pusat, program dan kegiatan Pemkab Sukabumi bisa terhambat. Oleh karena itu, peningkatan PAD harus lebih serius dilakukan,” ujar Leni, Kamis (9/10/2025).
Salah satu langkah yang didorong DPRD adalah optimalisasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Leni menyoroti masih banyak perusahaan di Sukabumi yang menggunakan kendaraan operasional berpelat luar daerah, sehingga potensi pajak daerah belum tergarap maksimal.
“Kami mendorong agar kendaraan operasional perusahaan menggunakan pelat F. Dengan begitu, pajaknya bisa masuk ke daerah dan penerimaan Kabupaten Sukabumi meningkat,” tegasnya.
DPRD juga meminta Bapenda segera menyusun strategi untuk memperluas basis pajak dan retribusi daerah agar target PAD 2026 tercapai. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik, meski dana transfer dari pusat mengalami penurunan.
Berdasarkan data proyeksi, APBD Kabupaten Sukabumi tahun 2026 mengalami penurunan signifikan akibat pemotongan TKD hingga Rp725,69 miliar atau 20,39 persen dibandingkan KUA/PPAS APBD 2026. Total pendapatan daerah kini diperkirakan sebesar Rp3,98 triliun, dengan PAD Rp908,43 miliar dan pendapatan transfer Rp3,06 triliun.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengakui kebijakan pemotongan TKD menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Namun, ia menegaskan bahwa Pemkab tetap berkomitmen menjalankan program pembangunan sesuai RPJMD 2026 yang mengusung tema “Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata.”***
Komentar