KumpalanNEWS – Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, menyampaikan jawaban resmi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang utama, Jumat (20/6).
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa dokumen Raperda telah disusun secara akuntabel serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia berharap pembahasan Raperda ini dapat segera disepakati menjadi Perda.
“Kami sepakat bahwa pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus dilakukan secara menyeluruh dengan dukungan data yang kuat. Oleh karena itu, saya minta seluruh kepala perangkat daerah hadir langsung dalam proses ini,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih jauh, Asep Japar menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah, retribusi, optimalisasi BUMD, dan pengembangan pariwisata. Skema kerja sama yang produktif juga diharapkan mampu memberi kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
Bupati juga menyoroti pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, dengan menyebut implementasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang sesuai dengan Permendagri No. 70 Tahun 2019 sebagai langkah konkret dalam transparansi dan akuntabilitas.
Terkait rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan 2024, Bupati memastikan seluruh catatan akan ditindaklanjuti dan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah ke depan.
“Kami ingin pengelolaan keuangan daerah semakin berkualitas. Semua temuan BPK harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran yang berfokus pada program prioritas RPJMD, efisiensi belanja, serta analisis investasi yang matang dalam pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal daerah. Seluruh SiLPA 2024, kata dia, telah dialokasikan sesuai peruntukannya.
Sebagai penutup, Bupati menekankan bahwa anggaran yang disusun bukan hanya untuk formalitas, tetapi harus benar-benar dirancang untuk memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kami tidak hanya ingin menyusun anggaran, tetapi memastikan anggaran tersebut benar-benar memberi manfaat maksimal untuk masyarakat Sukabumi,” pungkasnya.***
Komentar