Akses UHC di Sukabumi Terhambat Tunggakan Pemda, DPRD Ungkap Solusi

- Admin

Sabtu, 4 Mei 2024 - 23:26 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
Traktir Kopi

KumpalanNEWS – Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait pencabutan program Universal Health Coverage (UHC) oleh BPJS Kesehatan. Program UHC yang memberikan kemudahan layanan kesehatan bagi masyarakat tersebut dicabut karena tunggakan pembayaran dari pemerintah daerah.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, menjelaskan bahwa pencabutan UHC akan berdampak signifikan bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Hal ini karena program ini belum dibayarkan oleh pemerintah daerah.

Hera menambahkan bahwa tunggakan tersebut membuat UHC tidak dapat kembali digunakan. Ia mempertanyakan apakah pemerintah daerah akan menyelesaikan tunggakan untuk 85.000 peserta yang belum dibayarkan, atau menertibkan program dengan mencoret peserta yang mampu.

“BPJS meminta 75% dari seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk ikut program ini. Saat ini, baru 71% yang terdaftar. Dulu, untuk mendapatkan program UHC tidak mudah. Pemerintah daerah dan DPRD bekerja keras selama 2 tahun untuk mendapatkan sertifikatnya, karena program ini sangat berharga,” ujar HeraHera, (4/5/2024).

Hera mengimbau rumah sakit untuk tidak memasang pengumuman yang menyatakan bahwa masyarakat tidak lagi ditanggung oleh BPJS. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat.

Namun, jika masyarakat yang belum memiliki BPJS saat ini sakit, prosesnya akan lebih lama dibandingkan sebelumnya. “Dulu, sehari selesai. Sekarang, harus menunggu satu bulan,” terang Hera.

Hera berharap solusi terbaik dapat segera ditemukan agar program UHC dapat kembali diakses oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi. Hal ini tentunya penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dengan mudah dan terjangkau.

Pencabutan UHC ini menjadi sorotan penting terkait pengelolaan program kesehatan di Kabupaten Sukabumi. Diharapkan pemerintah daerah dapat menyelesaikan tunggakan pembayaran dan mengambil langkah-langkah yang tepat agar program UHC dapat kembali berjalan dengan optimal.***

Follow WhatsApp Channel kumpalan.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Syukuran Hari Nelayan Ke-69 Ciwaru Jadi Ajang Pelestarian Budaya Dan Penguatan Pariwisata
Bupati Sukabumi minta APSI jadi motor penggerak peningkatan kualitas pembelajaran
DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Hasil Reses, KUA-PPAS 2027, hingga Perubahan Alat Kelengkapan Dewan
Pemkab Sukabumi Petakan Strategi Percepatan Target UHC Bersama Tim Percepatan Jabar
Sekda Sukabumi Lepas 720 Mahasiswa KKN Reguler UMMI, Dorong Jadi Agen Perubahan di Tengah Masyarakat
Bupati Sukabumi Dorong Perempuan Berperan Aktif, Pengurus DPAC KPPI se-Kabupaten Sukabumi Resmi Dilantik
Wabup Sukabumi Hadiri Puncak Seren Taun Kasepuhan Girijaya, Tegaskan Komitmen Lestarikan Budaya Adat
Bupati Sukabumi Hadiri Seren Taun ke-447 Kasepuhan Sinaresmi, Tegaskan Tradisi Sarat Nilai Luhur

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 17 Juli 2026 - 19:26 WIB

Syukuran Hari Nelayan Ke-69 Ciwaru Jadi Ajang Pelestarian Budaya Dan Penguatan Pariwisata

Selasa, 14 Juli 2026 - 18:27 WIB

Bupati Sukabumi minta APSI jadi motor penggerak peningkatan kualitas pembelajaran

Kamis, 9 Juli 2026 - 17:24 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Hasil Reses, KUA-PPAS 2027, hingga Perubahan Alat Kelengkapan Dewan

Selasa, 7 Juli 2026 - 16:30 WIB

Pemkab Sukabumi Petakan Strategi Percepatan Target UHC Bersama Tim Percepatan Jabar

Senin, 6 Juli 2026 - 17:37 WIB

Sekda Sukabumi Lepas 720 Mahasiswa KKN Reguler UMMI, Dorong Jadi Agen Perubahan di Tengah Masyarakat

Berita Terbaru