KumpalanNEWS – Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryama, mengikuti Sosialisasi Pelaporan Indikator Kinerja Program Strategis Nasional (ProSN) yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Rabu (4/3/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di lingkungan Setda Kabupaten Sukabumi dan diikuti Kepala Baperida, Inspektur Inspektorat, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Sosialisasi dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya.
Dalam arahannya, Irjen Kemendagri menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju. Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, telah menetapkan berbagai Program Strategis Nasional (ProSN) sebagai prioritas pembangunan.
Ia menekankan, keberhasilan ProSN sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah. Komitmen kepala daerah dan wakil kepala daerah, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kapasitas implementasi kebijakan dinilai menjadi faktor kunci agar program berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“ProSN harus menjadi bagian dari program kerja pemerintah daerah, bukan sekadar formalitas administrasi. Evaluasi tidak hanya dilihat dari kelengkapan laporan, tetapi juga dari efektivitas dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Fokus pengawasan pelaksanaan ProSN di daerah meliputi penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan untuk semua, perluasan akses pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi.
Pada April mendatang, tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Direktorat Jenderal Kemendagri dijadwalkan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke sejumlah daerah. Karena itu, Sekjen Kemendagri meminta para inspektur daerah memperkuat koordinasi dengan perwakilan BPKP guna mengantisipasi berbagai risiko program, mulai dari perencanaan, keuangan, pelaksanaan, hingga risiko sosial.
Sementara itu, Sekda Ade Suryama memastikan Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan segera menindaklanjuti hasil sosialisasi melalui rapat koordinasi bersama seluruh OPD.
“Pelaporan Program Strategis Nasional secara teknis berada di Baperida dan Inspektorat. Dalam waktu dekat akan kami bahas bersama para OPD agar pelaksanaannya terukur dan tepat sasaran,” ujarnya.***
