KumpalanNEWS – Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, mengungkapkan kekhawatirannya terkait proses penetapan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi yang definitif.
Menurutnya, perubahan signifikan dalam struktur partai-partai politik saat ini berpotensi menghambat perencanaan anggaran perubahan.
“Banyak perubahan dalam mekanisme politik saat ini, terutama di partai-partai, yang bisa berdampak pada perencanaan anggaran. Kami berharap teman-teman di dewan bisa mencapai kesepahaman sementara sebelum ada penetapan resmi,” ujar Marwan.
Ia menambahkan, jika pembentukan perangkat anggota dan pimpinan DPRD baru dilakukan setelah pembahasan anggaran, proses tersebut bisa melewati tenggat waktu. Akibatnya, anggaran perubahan kemungkinan akan menggunakan data dari tahun sebelumnya, yang dinilai merugikan.
Kekhawatiran lainnya adalah terkait gaji anggota DPRD. Menurut Marwan, jika keputusan mengenai anggaran tidak tercapai, maka anggota DPRD terancam tidak menerima gaji karena penetapan gaji harus melewati proses legislasi.
“Perubahan-perubahan hari ini, termasuk susunan kabinet, juga akan sangat mempengaruhi, terutama dalam hal bantuan dari pusat,” lanjut Marwan.
Ia juga menyinggung persoalan terkait instruksi bupati yang disalahartikan oleh beberapa pihak. “Kemarin sempat ramai soal instruksi bupati tentang anggaran 15 hingga 33 miliar. Padahal itu adalah pembahasan Banggar, bukan bupati. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan dan ketidakhadiran dalam proses pengambilan kebijakan di DPRD,” jelasnya.
Marwan menegaskan pentingnya pemahaman kolegial dalam demokrasi. “Pemikiran pribadi boleh disampaikan, tapi dalam konteks kelembagaan. Kalau ada anggota yang membatalkan keputusan kolektif, itu bisa menyulitkan proses legislasi,” tutupnya.
Ia berharap ke depannya angka kehadiran anggota dewan dalam pembahasan bisa lebih baik dari sebelumnya, demi kelancaran proses pengambilan keputusan.***
