KumpalanNEWS – Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan (Faskes) Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 menjadi ajang bagi DPRD Kabupaten Sukabumi untuk menyuarakan aspirasi terkait isu-isu krusial dalam sektor kesehatan, Jumat, 14 Juni 2024.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Muhamad Yusuf, menyampaikan apresiasi atas kinerja stakeholder kesehatan namun juga menyoroti urgensi pemulihan status Universal Health Coverage (UHC) dan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Harapan kami agar pencabutan status UHC yang terjadi pada awal Mei 2024 dapat segera dipulihkan,” ungkapnya.
Yusuf menekankan pentingnya pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran kepada BPJS Kesehatan untuk mencapai target keaktifan peserta sebesar 75 persen.
Selain itu, Yusuf juga menyoroti ketidakakuratan DTKS yang berdampak pada efektivitas penyaluran bantuan sosial, termasuk PBI-JK.
“Kami mendesak dilakukannya verifikasi dan validasi data agar bantuan tepat sasaran,” tegasnya.
Forum Kemitraan Faskes 2024 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.***
