Ekonomi Tak Adil dan Lemahnya Akses Hukum, Warga Miskin Masih Terpinggirkan

- Admin

Kamis, 12 Juni 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

☕ Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
Traktir Kopi

Prabowo dan Budi Arie angkat suara soal keadilan bagi warga miskin. | Instagram.com/@prabowo

i

Prabowo dan Budi Arie angkat suara soal keadilan bagi warga miskin. | Instagram.com/@prabowo

KumpalnNEWS – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan komitmennya untuk menghapus kemiskinan dari Indonesia sebelum tahun 2045, bertepatan dengan satu abad kemerdekaan bangsa.

Namun, ia mengakui bahwa jalan menuju cita-cita tersebut masih dipenuhi tantangan, terutama dalam aspek keadilan hukum bagi warga miskin.

Dalam sambutannya pada acara pengukuhan calon hakim di Mahkamah Agung, Kamis (12/6/2025), Prabowo menegaskan bahwa hakim merupakan harapan terakhir bagi masyarakat kecil dalam mencari keadilan.

Ia menyerukan agar para hakim menjadi sosok yang kuat, tidak bisa disuap, dan berpihak pada keadilan.

“Anda adalah benteng terakhir keadilan. Orang miskin, orang kecil hanya bisa berharap kepada hakim-hakim yang adil,” ujar Prabowo dengan suara bergetar.

Menurutnya, ketimpangan hukum masih sangat dirasakan oleh warga tidak mampu. Sementara mereka yang memiliki kekuatan ekonomi dapat dengan mudah mengakses tim hukum berkualitas, rakyat kecil hanya mengandalkan integritas hakim.

Di sisi lain, Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyoroti ketimpangan ekonomi yang menjadi akar kemiskinan di pedesaan. Dalam diskusi bersama Ombudsman RI di Jakarta Selatan pada hari yang sama, ia menilai bahwa praktik ekonomi yang tidak adil terjadi hampir di seluruh desa di Indonesia.

“Praktik-praktik ekonomi yang tidak adil itu terjadi di desa-desa di seluruh Indonesia, yang membuat desa atau masyarakat desa miskin,” kata Budi Arie.

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan semangat konstitusi UUD 1945, yang menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, tanpa keadilan ekonomi, mustahil menciptakan masyarakat makmur dan negara yang maju.

Pernyataan dua pejabat negara ini mencerminkan keprihatinan mendalam atas nasib warga miskin, yang kerap terpinggirkan baik dalam akses terhadap hukum maupun dalam sistem ekonomi yang belum berpihak kepada mereka.***

Follow WhatsApp Channel kumpalan.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kuasa Hukum CV Berkah Safar Pertanyakan Pengambilalihan Parkir Pasar Palabuhanratu
TMMD ke-130 di Sukabumi Capai 85 Persen, Tim Wasev Itjenad Tinjau Pembangunan
TMMD ke-130 Kodim 0622 Sukabumi Dorong Ketahanan Pangan Warga Mekarjaya
Tiga Hari Dicari, Pemuda yang Terseret Ombak di Sukabumi Akhirnya Ditemukan
Danang Tak Terbendung, Ini 3 Besar Turnamen Catur RT 04/06 Desa Buniwangi
Bukan Sekadar Tempat Wisata, Ciletuh Kini Disiapkan Jadi ‘Kelas’ Terbuka bagi Pelajar
8.303 SPPG Belum Punya SLHS, BGN Minta Sertifikasi MBG Rampung 10 Agustus 2026
KTH Ciguha River Bogor Turun Langsung Bantu Warga Terdampak Kebakaran Ciptamulya Sukabumi

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 29 Oktober 2026 - 19:05 WIB

Kuasa Hukum CV Berkah Safar Pertanyakan Pengambilalihan Parkir Pasar Palabuhanratu

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 18:08 WIB

TMMD ke-130 di Sukabumi Capai 85 Persen, Tim Wasev Itjenad Tinjau Pembangunan

Minggu, 18 Oktober 2026 - 15:39 WIB

TMMD ke-130 Kodim 0622 Sukabumi Dorong Ketahanan Pangan Warga Mekarjaya

Kamis, 20 Agustus 2026 - 00:36 WIB

Tiga Hari Dicari, Pemuda yang Terseret Ombak di Sukabumi Akhirnya Ditemukan

Senin, 17 Agustus 2026 - 01:04 WIB

Danang Tak Terbendung, Ini 3 Besar Turnamen Catur RT 04/06 Desa Buniwangi

Berita Terbaru