KumpalanNEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menyepakati empat agenda penting dalam Rapat Paripurna ke-28 Tahun Sidang 2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026).
Rapat yang terbuka untuk umum tersebut membahas pengambilan keputusan dan persetujuan bersama terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa, Raperda Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi Wakil Ketua II H. Usep. Turut hadir Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., jajaran anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Sukabumi, serta tamu undangan lainnya.
Keempat agenda tersebut merupakan hasil penjadwalan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemerintah Daerah pada 30 Oktober 2026.
Dalam rapat tersebut, DPRD menyepakati empat agenda, yakni Propemperda Kabupaten Sukabumi Tahun 2027, Raperda tentang Desa, Raperda Perubahan Keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta penyempurnaan dan penyesuaian terhadap hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Raperda APBD 2027 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2027.
Dua Raperda Disetujui untuk Ditetapkan Menjadi Perda
Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD menyetujui dua raperda untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Persetujuan pertama tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor 24 Tahun 2026 tentang Raperda Desa. Keputusan tersebut memperhatikan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 9991/HK.02.01/HUKHAM tanggal 19 Oktober 2026 tentang fasilitasi raperda serta laporan hasil pembahasan Komisi I.
Sementara itu, persetujuan kedua dituangkan dalam Keputusan DPRD Nomor 25 Tahun 2026 tentang Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016. Keputusan tersebut memperhatikan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 10647/HK.02.01/HUKHAM tanggal 9 November 2026 tentang fasilitasi raperda serta laporan Komisi I.
Kedua raperda tersebut telah melalui pembahasan bersama antara DPRD dan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan bersama kemudian dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Bupati dan pimpinan DPRD.
Tahapan selanjutnya, kedua raperda diserahkan kepada Bupati untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat guna memperoleh nomor register.
Propemperda 2027 Memuat Sembilan Raperda
Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Bayu Permana, dalam laporannya menyampaikan bahwa Propemperda Kabupaten Sukabumi Tahun 2027 memuat sembilan rancangan peraturan daerah.
Program tersebut ditetapkan melalui Keputusan DPRD Nomor 23 Tahun 2026 tanggal 16 November 2026. Dari sembilan raperda yang direncanakan, lima merupakan prakarsa DPRD dan empat lainnya berasal dari Pemerintah Daerah. Sebanyak delapan raperda berstatus baru, sedangkan satu lainnya merupakan perubahan.
Lima raperda prakarsa DPRD meliputi Raperda Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, Raperda Tata Kelola, Penyehatan, dan Penguatan Peran BUMD, Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S), Raperda Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, serta Raperda Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
Adapun empat raperda prakarsa Pemerintah Daerah meliputi Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2026, Raperda Perubahan APBD 2027, Raperda APBD 2028, serta Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Berdasarkan jadwal yang telah disusun, empat raperda ditargetkan disampaikan pada Triwulan II, empat raperda pada Triwulan III, dan satu raperda pada Triwulan IV 2027.
Bayu menjelaskan, penyusunan Propemperda diawali dengan surat Bupati tanggal 2 November 2026 tentang penyampaian Propemperda. Selanjutnya, pada 13 November 2026, Bapemperda bersama pimpinan komisi dan Pemerintah Daerah mencapai kesepakatan yang kemudian dilaporkan dan disetujui dalam rapat paripurna.
Komisi I dan Badan Anggaran Sampaikan Laporan Pembahasan
Juru Bicara Komisi I, H. Iwan Ridwan, M.Pd., menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Raperda tentang Desa dan Raperda Perubahan Keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Sementara itu, pimpinan Badan Anggaran melaporkan tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2027.
DPRD sebelumnya telah menerima Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.656-BPKAD/2026 tanggal 4 November 2026 tentang hasil evaluasi kedua rancangan tersebut.
Menindaklanjuti keputusan tersebut, Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah melaksanakan pembahasan pada 12 November 2026. Pembahasan dilakukan untuk menyempurnakan dan menyesuaikan dokumen APBD sesuai arahan Gubernur Jawa Barat.
Setelah Sekretaris DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Wawan Godawan Saputra, S.IP., M.A.P., membacakan rancangan keputusan, seluruh peserta rapat menyatakan persetujuan. Bupati bersama pimpinan DPRD kemudian menandatangani berita acara persetujuan bersama.
Bupati Sampaikan Apresiasi dan Harapan
Dalam pendapat akhirnya, Bupati Sukabumi Asep Japar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD atas kerja sama dan pembahasan sejumlah rancangan kebijakan daerah, termasuk APBD 2027, Raperda tentang Desa, dan perubahan keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016.
Terkait APBD 2027, Bupati menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah telah menyampaikan seluruh dokumen yang diperlukan untuk proses evaluasi Gubernur Jawa Barat. Hasil evaluasi tersebut kemudian dibahas bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah hingga menghasilkan kesepakatan penyempurnaan.
Kesepakatan itu menjadi dasar penerbitan Keputusan Pimpinan DPRD tentang persetujuan penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi Gubernur, sehingga proses penetapan APBD 2027 dapat dilanjutkan.
Mengenai Raperda tentang Desa, Asep Japar menjelaskan bahwa regulasi tersebut merupakan inisiatif Komisi I DPRD yang disusun sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Materi pengaturannya mencakup kedudukan, penataan, dan kewenangan desa; pemerintahan desa; pemilihan kepala desa dan pemilihan antarwaktu melalui musyawarah desa; perangkat desa; Badan Permusyawaratan Desa; penghasilan pemerintah desa; keuangan dan aset desa; Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); kerja sama desa; lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa; perlindungan masyarakat hukum adat; hingga pembinaan dan pengawasan desa oleh camat.
Bupati berharap regulasi tersebut dapat mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, perda tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah desa untuk berinovasi, mengembangkan potensi lokal, serta mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Sementara itu, terkait Raperda Perubahan Keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016, Bupati mengapresiasi Komisi I yang telah menyepakati rancangan tersebut melalui pembahasan tingkat pertama dan kedua.
Substansi perubahan mencakup penyesuaian Pasal 4, khususnya perubahan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari Tipologi C menjadi Tipologi A.
Menurut Asep Japar, perubahan tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanahan serta tata ruang. Penyesuaian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperjelas pembagian fungsi agar setiap bidang pekerjaan dapat dikelola secara lebih fokus dan profesional.
Selain itu, perda tersebut akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan struktur organisasi dan tata kerja melalui Peraturan Bupati, pengisian formasi jabatan dan pegawai, serta tahapan penataan kelembagaan dan kepegawaian lainnya.
Menutup pendapat akhirnya, Bupati berharap seluruh kebijakan yang telah disepakati dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan masyarakat.
Ia juga berharap sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai mitra kerja terus terjaga dalam mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah atau Mubarakah.
Tahapan Selanjutnya
Pimpinan DPRD menyampaikan bahwa seluruh raperda yang telah memperoleh persetujuan bersama akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Khusus Raperda tentang Desa dan Raperda Perubahan Keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016, Bupati akan menyampaikannya kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan nomor register sebelum ditetapkan lebih lanjut.
Pimpinan DPRD juga menyampaikan apresiasi kepada Bapemperda, Komisi I, Badan Anggaran, Pemerintah Daerah, serta seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama.***








Komentar