KumpalanNEWS – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan infrastruktur melalui penguatan koordinasi lintas wilayah. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan kewilayahan yang digelar di Pendopo Sukabumi, Selasa (11/11/2025), dengan melibatkan para camat, kepala desa, serta UPTD Wilayah IV.
Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Uus Pirdaus, menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan infrastruktur menuntut respons cepat dan pelayanan yang lebih efektif bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarwilayah sebagai kunci untuk menciptakan pelayanan publik yang optimal.
“Dinas PU berkomitmen mempercepat pelayanan di bidang infrastruktur. Kami ingin memastikan kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan, desa, maupun UPTD dapat ditangani dengan cepat dan tepat,” ujar Uus Pirdaus.
Menurutnya, sinergitas kewilayahan menjadi momentum strategis dalam memperkuat koordinasi teknis di lapangan, khususnya dalam penanganan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya.
“Dengan sinergi yang baik, proses identifikasi masalah, percepatan respons, dan pelaksanaan pekerjaan akan berjalan lebih efektif. Kita bekerja lebih cepat, tepat, dan tetap menjaga akuntabilitas,” tegasnya.
Uus menambahkan, penyamaan persepsi antara pemerintah kabupaten hingga tingkat desa diperlukan agar program pembangunan berjalan searah dengan visi daerah.
“Di tengah tantangan pembangunan yang dinamis, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pelayanan infrastruktur yang semakin dekat dengan masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabag Tapem Setda Kabupaten Sukabumi, Abdul Naafi, menuturkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memperkuat keterhubungan antarunsur wilayah. Koordinasi yang solid, kata dia, akan memudahkan pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor.
“Setiap wilayah dikumpulkan agar bisa saling menguatkan dan menopang, terutama dalam pelayanan infrastruktur,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut diisi dengan pemaparan materi dari sejumlah narasumber serta sesi dialog interaktif antara camat, kepala desa, dan UPTD untuk membahas berbagai isu strategis di lapangan.***
