KumpalanNEWS – Bupati Sukabumi Asep Japar bersama Sekretaris Daerah Ade Suryaman dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2025 secara virtual dari Command Center Setda Palabuhanratu, Senin (20/10/2025).
Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tersebut menyoroti pentingnya percepatan realisasi belanja daerah guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan agar pemerintah daerah tidak menunda realisasi anggaran. Ia mengingatkan bahwa dana yang tidak dibelanjakan akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kalau uangnya hanya disimpan di kas daerah, dampaknya tidak terasa bagi masyarakat. Belanjakan sesuai perencanaan, jangan menumpuk di rekening daerah,” ujarnya.
Kemendagri juga mendorong percepatan penyiapan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) agar program-program pembangunan segera berjalan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan bahwa perekonomian nasional tumbuh stabil sebesar 5,2 persen pada kuartal kedua 2025, tertinggi di antara sebagian besar negara G20. Inflasi nasional tercatat terkendali di angka 2,65 persen, menunjukkan daya beli masyarakat tetap kuat.
Menkeu menekankan pentingnya peran pemerintah daerah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin di tingkat nasional, namun juga dirasakan masyarakat di tingkat lokal.
“Peran pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan masyarakat di bawah. Jadi, kalau ada anggaran, segera belanjakan sesuai desain APBD,” tegasnya.
Dalam paparan regional, Pulau Jawa tercatat sebagai penyumbang terbesar perekonomian nasional dengan pangsa 56,9 persen, ditopang oleh sektor pengolahan. Pertumbuhan wilayah Sumatera dan Kalimantan juga positif, terutama dari sektor pertanian dan perdagangan.
Secara keseluruhan, tren inflasi daerah dinilai terkendali. Dari 38 provinsi, 30 di antaranya mencatat inflasi positif, sementara hanya Maluku Utara yang mengalami sedikit deflasi.***
