KumpalanNEWS – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar rapat evaluasi terkait perpanjangan masa tanggap darurat bagi tiga kecamatan terdampak bencana, yakni Kecamatan Palabuhanratu, Kecamatan Simpenan, dan Kecamatan Lengkong. Rapat berlangsung di Pendopo Palabuhanratu, Rabu (12/3/2025).
Berdasarkan data yang dihimpun, bencana yang melanda tiga kecamatan tersebut menyebabkan dampak signifikan di 17 desa. Tercatat, terdapat 11 titik longsor dan 17 titik banjir yang merusak berbagai infrastruktur, termasuk 36 jembatan, 10 tembok penahan tanah (TPT), 8 saluran air, 20 tempat ibadah, 8 sekolah, dan 1 bangunan lainnya.
Bencana ini juga berdampak pada 4.837 kepala keluarga dengan total 8.244 jiwa. Dari jumlah tersebut, 6 orang dilaporkan meninggal dunia, 2 orang mengalami luka-luka, dan 3 orang masih dalam pencarian.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H Ade Suryaman, menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penanganan bencana telah dilakukan, terutama di titik-titik terdampak. Fokus utama pembahasan adalah kondisi terkini di Palabuhanratu, Simpenan, dan Lengkong.
“Rapat ini untuk menentukan masa perpanjangan tanggap darurat di tiga kecamatan yang terdampak bencana,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sukabumi, H Asep Japar, mengapresiasi seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam upaya penanganan bencana. Namun, ia menegaskan bahwa masih ada sejumlah titik yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.
“Ada beberapa daerah yang masih membutuhkan penanganan segera. Kita harus mempercepat proses pemulihan dan tidak boleh ada hambatan dalam penanganannya,” tegasnya.
Bupati menambahkan bahwa masa pencarian korban akan diperpanjang hingga tujuh hari ke depan, mengingat masih ada korban yang belum ditemukan serta beberapa akses jalan yang masih terputus.
“Kita akan memperpanjang masa pencarian dan mempercepat perbaikan infrastruktur yang terdampak. Semoga dalam 1-2 hari ke depan, korban bisa ditemukan,” ungkapnya.
Selain itu, ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk berkolaborasi dalam upaya pemulihan pascabencana, tanpa saling mengandalkan satu sama lain.
“Kita harus segera bertindak. Seluruh dinas akan dikerahkan untuk membantu pembersihan dan pemulihan,” tambahnya.
Bupati juga menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah yang mengalami kerusakan, karena laporan tersebut akan segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan tindak lanjut.
“Perbaikan rumah harus segera didata karena dalam waktu dekat akan dilaporkan ke Pak Gubernur,” tandasnya.***
