SUKABUMI \u2013 Penurunan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar hampir Rp7,4 miliar berdampak pada kemampuan fiskal Kabupaten Sukabumi. DPRD bersama pemerintah daerah pun mendorong realokasi belanja yang kurang prioritas agar sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan tetap mendapat perhatian dalam APBD.<\/p>\n
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menjelaskan bahwa penurunan anggaran tersebut bukan disebabkan oleh berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan penurunan dana bagi hasil yang bersumber dari pemerintah provinsi.<\/p>\n
Kondisi tersebut berimplikasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi sehingga diperlukan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan program pembangunan.<\/p>\n
Budi menyampaikan hal itu dalam rangkaian rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi pada Selasa, 13 Oktober 2026. Rapat tersebut membahas tiga agenda utama, yakni kesepakatan bersama atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD hasil evaluasi gubernur, kesepakatan Rancangan APBD 2027, serta penyampaian nota pengantar Bupati Sukabumi mengenai perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).<\/p>\n
Dalam rapat tersebut, kesepakatan Perubahan APBD telah ditandatangani bersama Bupati Sukabumi. Sementara itu, Rancangan APBD 2027 yang telah disepakati akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk menjalani evaluasi sebelum memasuki tahapan berikutnya.<\/p>\n
DPRD Kabupaten Sukabumi juga bersiap melanjutkan pembahasan perubahan SOTK sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan. Tahapan berikutnya dijadwalkan mencakup penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar bupati.<\/p>\n
Di sisi lain, Bupati Sukabumi Asep Japar menegaskan bahwa penurunan anggaran tidak boleh mengurangi optimisme pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.<\/p>\n
Menurut Asep, penyesuaian belanja perlu dilakukan dengan mengalihkan kegiatan yang kurang mendesak ke program yang lebih prioritas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.<\/p>\n
Ia menekankan bahwa sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan harus tetap menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan belanja daerah, meskipun anggaran perubahan mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya.<\/p>\n
Pemerintah Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia melalui penataan kembali program dan kegiatan, sehingga kebutuhan mendesak masyarakat tetap terakomodasi di tengah keterbatasan fiskal daerah.***<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SUKABUMI \u2013 Penurunan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar hampir Rp7,4 miliar berdampak pada kemampuan fiskal Kabupaten Sukabumi. DPRD bersama pemerintah…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4917,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2558],"tags":[3627,136,73,3659,52],"class_list":["post-4916","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-parlemen","tag-apbd-2027","tag-asep-japar","tag-budi-azhar-mutawali","tag-dana-bagi-hasil","tag-dprd-kabupaten-sukabumi"],"yoast_head":"\n