kumpalanNEWS – Laskar Pasundan Indonesia (LPI) menyoroti serius beberapa pengadaan di Dinas Pariwisata Provinsi Banten.
Pasalnya, beberapa pengadaan pada TA 2022 dan TA 2023 diduga keras berbau nepotisme.
“Ada dugaan sebuah pengadaan yang dibagi beberapa paket yang disinyalir demi menghindari lelang,” kata Ketua Umum LPI, Rohmat Hidayat, Sabtu, 11 November 2023.
“Bahkan diduga ada salah satu pengusaha yang masih kerabat dari kepala Dinas mendapatkan pengadaan di TA 2022 dan TA 2023,” sambungnya.
Maka dari itu, kata Rohmat, LPI meminta kepada Aparatur Penegak Hukum (APH) agar segera memeriksa kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten dalam beberapa aspek yang diduga keras berbau KKN.
Serta, lanjut dia, pihak LPI juga akan segera membuat laporan tertulis ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) agar mengaudit total mulai dari dugaan nepotisme sampai dengan kekayaan dari Kepala Dinas Pariwisata.
“Amat sangat banyak kegiatan yang dilakukan pengadaan untuk meningkatkan potensi wisata di wilayah Banten, namun tidak memikirkan aspek anggaran yang diduga terjadi penghamburan bahkan ada salah satu proyek pengadaan yang diduga keras tidak mengedepankan aspek kualitas sehingga pengadaan tersebut sudah berantakan meski baru saja dibangun,” tuturnya.
Dengan adanya beberapa temuan lapangan, LPI juga akan segera menggelar aksi unjuk rasa di Depan Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Banten agar KPK segera memeriksa Kepala Dinas.
“Dalam waktu dekat ini kita akan layangkan surat aksi agar segera KPK memeriksa Kadis Pariwisata Banten,” pungkas Ketua LPI.***
